Organisasi dan birokrasi

Hari/Tanggal   : Senin, 15 April 2013                          MK. SOSIOLOGI UMUM

Praktikum ke   : 9 (sembilan)                                      Ruangan : R.K. CCR 2(1)6

ORGANISASI DAN BIROKRASI

Robi Deslia Waldi/ E44120009

LSM DAN NEGARA

(Philip Eldridge)

LSM mempunyai sejumlah peranan serta tiga model yang menampakan karakteristik keseluruhan orientasinya yang berhadapan dengan struktur negara, diwujudkan dalam tiga macam pendekatan umum. Pertama, Kerjasama Tingkat Tinggi menekankan kerjasama antar program pembangunan pemerintahan. Contohnya: Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS). Kedua, Politik Tingkat Tinggi yang menempatkan peran sebagai pembela masyarakat. Contohnya: Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LP3ES, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dan Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak. Contohnya: Studi Bantuan Hukum (KSBH) dan masyarakat pinggir kali Gondolayu.

Dalam upaya pengembangan masyarakat, umumnya LSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di berbagai bidang seperti mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia. LSM mempunyai fungsi untuk mempengaruhi kepentingan orang banyak dan wadah membentuk rencana baru. Harapan untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumberdaya menjadi faktor pendorong utama bagi LSM-LSM di semua negara untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah mereka. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri.

LSM harus menyeimbangkan bahaya ketergantungan terhadap lembaga-lembaga asing dengan kekhawatiran akan kooptasi dari pemerintah. Nilai-nilai kooperatif yang bersifat antitesis dalam menentukan etos keseluruhan LSM, tetapi dapat menyulitkan berkembangnya struktur hukum. Ada anggapan kuat bahwa UU organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan tahun 1985 akan sangat memukul otonomi LSM. Hal ini karena UU keormasan ini memungkinkan pemerintah untuk menindak keras organisasi-organisasi yang aktifitasnya dinilai mengancam stabilitas dan aktivitas nasional. Proses munculnya kebutuhan dan semakin berkembangnya organisasi menimbulkan suatu birokrasi yang memiliki cakupan yang lebih luas. Birokrasi ini berfungsi sebagai suatu organisasi kompleks yang memperlancar tugas-tugas administratif, sehingga unit sosial ini mempunyai prosedur/peraturan formal yang bermaksud untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya sacara teratur, sistematis, terkoordiansi, terkendali, dan terawasi.

Analisis Bacaan

1.             Persamaan atau perbedaan tujuan serta cara-cara pencapaiannya antara birokrasi pemerintahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah :

Perbedaan

Berdasarkan tujuan :

a.      LSM lebih bertujuan dalam pembangunan sumberdaya pemerintah sedangkan pemerintah lebih bertujuan dalam pembangunan infrastruktur.

b.      Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat umum  karena mengkaji seluruh aspek kehidupan. Sedangkan LSM lebih mengkaji sesuatu yang lebih spesifik dan mendalam karena hanya berpusat dalam pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan cara :

a.      LSM lebih menyukai aksi daripada teori.

b.      LSM bersifat partisipatif dan debirokratif serta mementingkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pemerintah lebih mementingkan birokratisasi.

Persamaan

Berdasarkan tujuan :

a.      LSM dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan khususnya pada kehidupan sosial dan politik.

Berdasarkan cara :

a.      LSM dan pemerintah memiliki aturan tersendiri untuk mengatur birokrasinya. Contohnya, pemerintah memiliki UU keormasan.

2.             Bukti-bukti Organisasi Pemerintah menerapkan birokratisme?

Jawab: Dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai LSM.

“Ada anggapan kuat bahwa UU organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan tahun 1985 akan sangat memukul otonomi LSM/LPSM. Karena dengan UU keormasan ini memungkinkan pemerintah untuk menindak keras organisasi-organisasi yang aktifitasnya dinilai mengancam stabilitas dan aktivitas nasional”.

3.             Jejaring LSM sebagai bentuk alternatif birokrasi?

Jawab: Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran sebagai penjembatan masyarakat. Agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah untuk itu diperlukan organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi tersebut. Organisasi yang dimaksud adalah LSM. Sesuai dengan tugasnya, LSM lebih menjalin komunikasi dengan masyarakat. Karena tujuan LSM yaitu mementingkan aspirasi masyarakat dalam melakukan pendekatan pada pemerintah dan menyuarakan tuntutan perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai.