LSM DAN NEGARA

Bacaan I

LSM DAN NEGARA

Philip Eldridge

Ikhtisar bacaan

            LSM memang memiliki signifikasi politik. Hampir semua LSM cenderung mengadopsi profil yang menekan karakter non-politik. LSM telah menjadi saluran absah bagi partisipasi sosial dan politik yang sebelumnya telah dibendung oleh pemerintah. LSM, pada khususnya akan cenderung lebih menyukai “aksi” dari pada “teori”. Pada pemikiran politik barat, politik berkaitan sepenuhnya dengan negara. Dalam konteks pembangunan Indonesia, negara dan bangsa telah mencakup keseluruhan masyarakat sipil. Dampak aktivitas-aktivitas LSM sangat krusial dalam menentukan signifikasi politik mereka. Ini akan terlihat dalam jangka panjang dan secara tak langsung, namun, bisa juga sebaliknya. LSM memiliki dampak langsung terhadap proses pembentukan kebijaksanaan pemerintah dan opini publik di berbagai sektor.

            Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak perhatian diberikan pada aktivitas mendidik dan memobilisasi masyarakat yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia, terutama dalam hubungannya dengan kasus-kasus penggusuran dan perampasan tanah. Struktur fleksibel yang dimiliki oleh LSM ini menyediakan sarana yang memungkinkan untuk menghindari kontrol birokratik belebihan terhadap modal dan melancarkan tanggungjawab publik. LSM harus menyeimbangkan bahaya ketergantungan terhadap bantuan asing. Ketergantungan terhadap bantuan-bantuan asing tampaknya akan melenyap hanya melalui proses yang sangat lambat.

            Pengaturan yang dikenakan terhadap LSM sebelum tahun 1985 ditujukan terhadap penyaluran dan asing, dengan LSM-LSM lokal sebagai pihak yang paling terpengaruh karena ketergantungan mereka pada bantuan asing. Di keluarkannya UU Keormasan, telah menempatan organisasi-organisasi sosial Indonesia sebagai obyek peraturan dengan potensi pengaruh yang besar. UU Keormasan memungkinkan pemerintah untuk menindak keras organisasi-organisasi yang aktivitasnya dinilai mengancam stabilitas dan kesatuan nasional.

            Terdapat tiga jenis umum pendekatan yang dilakukan berbagai LSM/LSPM dalam hal penjalinan hubungan dengan pemerintah Indonesia. Pendekatan pertama, Kerjasama Tingkat Tinggi : menekankan kerjasama dalam program-program pembangunan pemerintah. Pendekatan kedua, Politik Tingkat Tinggi : pengembangan gagasan berdasarkan kerangka berfikir teori sosial radikal, yang digabung dengan kritik terhadap falsafah dan praktek orde baru. Kegiatan kelompok ketiga menekankan peningkatan kesadaran dan kesadaran akan hak.

            LSM-LSM Indonesia mempunyai sejumlah karakteristik tertentu. Pertama adalah masyarakat sebagai masyarakat yang sehat dan penyeimbang terhadap pemerintah. Kedua adalah komitmen yang kuat terhadap ide-ide pembuatan keputusan. Ketiga adalah rivalitas birokratis yaitu absah untuk berbicara tentang masyarakat dengan irisan personal dan institusional. Dengan demikian penelaahan tentang orientasi dominant sejumlah LSM yang dijadiakan sample akan dipaparkan berikut ini, diskusi tentang model 1 akan didasarkan kepada pengalaman YIS (Yayasan Indonesia Sejahtera), yang bergerak dibidang kesehatan dan pengembangan masyarakat serta Bina Swadaya, yang mengembangkan usaha simpan pinjam, kredit, dan koperasi informal, usaha bersama. Model 2 diwakili oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP), yang bergerak terutama disektor informal kota. Model 3 diwakili oleh dua kelompok yang lebih kecil bepusat di Yogyakarta.

            LSM/LSPM telah membangun forum dan jaringan tersendiri tanpa peraturan dan keanggotaan formal. Jaringan LSM dapat dibedakan sebagai sektoral, regional, dan nasional. Jaringan LSM sektoral dipandang oleh sejumlah pihak sebagai sangat terbuka bagi kontrol dan pengaruh pemerintah. Di pihak lain, upaya pembentukan forum regional masih sangat terbatas geraknya. LSM/LSPM sejauh ini berakhir dengan kesia-siaan. Ketiganya berperan memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai strategi mereka untuk merangsang pembentukan kelompok otonom. Ketiganya bersifat ambivalen dalam pendekatan struktur negara. Sementara gerakan LSM telah banyak menyumbang bagi penguat demokratis yaitu 1) sintesa efektif antara corak gerak pembangunan dan mobilitas, 2) interaksi antara aktivitas ditingkat mikro dan makro, 3) rekonsiliasi dari perbedaan-perbedaan, 4) debirokratisasi yang lebih luas dari hubungan LSM/LSPM serta memadukan gerakan kooperatif dengan otonomi kelompok kecil.  http://ipb.ac.id/